Pasal 359 ayat (3) huruf m PP 28 Tahun 2025

“mengimpor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, volume, waktu pemasukan, standar mutu wajib, dan/atau peruntukan yang ditetapkan dikenai denda administratif sebesar 50% (lima puluh persen) dikali harga pembelian yang tertera dalam tanda bukti pembelian dikali jumlah komoditas yang diimpor yang melanggar”

Pasal 38 ayat (1) Jo Pasal 38A ayat (1) pada Pasal 115 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 294 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan Jo Pasal 356 ayat (1) huruf q Jo Pasal 359 ayat (3) huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jo Pasal 2 huruf d Jo Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan. 

Pasal 38 ayat (1) pada Pasal 115 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023

Berbunyi : “Setiap Orang dilarang mengimpor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan atau standar mutu wajib yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”

Pasal 38A ayat (1) pada Pasal 115 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023

Berbunyi : “Setiap Orang yang melakukan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, danfatau standar mutu wajib yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenai sanksi administratif berupa:

1. Penghentian sementara kegiatan;

2. pembekuan Perizinan Berusaha;

3. denda administratif ”

4. paksaan Pemerintah Pusat; dan/atau

5. pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 294 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 

Berbunyi : “Setiap Orang yang melakukan impor komoditas Perikanan dan impor Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, volume dan waktu pemasukan, standar Mutu wajib, dan/atau peruntukan Impor yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (3) dan Pasal 286 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa: 

a. penghentian sementara kegiatan; 

b. pembekuan perizinan berusaha; 

c. denda administratif; 

d. paksaan pemerintah; dan/atau 

e. pencabutan Perizinan Berusaha. 

Pasal 356 ayat (1) huruf q Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 

Berbunyi : “Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap ketentuan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km2 (seratus kilometer persegi) dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing, KKPRL, PB, danf atau PB UMKU pada sektor kelautan dan perikanan, berupa: mengimpor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, volume, waktu pemasukan, standar mutu wajib, dan/atau peruntukan impor yang ditetapkan; dikenakan sanksi administratif”

Pasal 359 ayat (3) huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025

Berbunyi : “Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: mengimpor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, volume, waktu pemasukan, standar mutu wajib, dan/atau peruntukan yang ditetapkan dikenai denda administratif sebesar 50% (lima puluh persen) dikali harga pembelian yang tertera dalam tanda bukti pembelian dikali jumlah komoditas yang diimpor yang melanggar;”

Pasal 2 huruf d Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 tahun 2021

Berbunyi : “Sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan: pelaksanaan impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman.”

Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 tahun 2021

Berbunyi : “Pelanggaraan ketentuan pelaksanaan impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, berupa ketidaksesuaian dokumen impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman dengan: 

1. tempat pemasukan, jenis, volume dan waktu pemasukan, serta standar mutu wajib; dan/atau

2. peruntukan impor..”

50% X Harga Pembelian yang Tertera dalam Bukti Pembelian X Jumlah Komoditas Impor yang Melanggar

• Persetujuan Berusaha : Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar (SS), dan Izin

• Persetujuan Impor 

• Pengakuan pemilik/penanggungjawab 🡪 tidak memiliki Persetujuan Impor, Jumlah dan jenis Komoditas impor yang dilanggar, Harga pembelian komoditas impor dalam bukti pembelian

• Berita Acara Pemeriksaan Komoditas impor yang melanggar 

• Dokumentasi Jenis dan Jumlah komoditas impor yang melanggar

• Data Pencatatan Komoditas impor yang melanggar 

• Ahli 🡪 standar mutu pada komoditas pergaraman (harus dengan kandungan natrium klorida kurang/sama dengan 97%)

• Surat Tugas Kepala UPT

• BA hasil pengawasan perizinan berusaha

• Lain-lain 🡪 Mengacu ke Kepdirjen PSDKP Nomor 70 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan

Pasal 74 Pada Pasal 115 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 

Berbunyi : “Setiap Orang yang melakukan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.